BKPM Nilai PTSP Kota Bandung menjadi sorotan saat Pemkot Bandung menjalani visitasi BKPM. Farhan menegaskan perizinan harus mempercepat investasi dan membuka lapangan kerja.
Bandungseru.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali mendapat perhatian dari pemerintah pusat melalui agenda BKPM Nilai PTSP Kota Bandung. Kegiatan visitasi dan uji petik penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2026 berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Jalan Cianjur, Rabu (12/8/2026).
Penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kota Bandung sebelumnya masuk dalam daftar nominasi pemerintah daerah dengan kinerja sangat baik dalam penyelenggaraan PTSP dan PPB tahun ini.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut visitasi tersebut bukan sekadar proses evaluasi. Menurutnya, momentum ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan komitmen Kota Bandung dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Farhan mengatakan masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku usaha, terutama terkait proses perizinan. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan layanan perizinan tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan menjadi instrumen yang membantu dunia usaha berkembang.
“Perizinan ini bukanlah suatu hal yang dianggap mempersulit, tetapi memberikan manfaat besar kepada dunia usaha,” ujar Farhan.
Menurutnya, Kota Bandung memiliki modal yang kuat untuk menarik investor. Salah satunya adalah rencana penguatan ekosistem industri aviasi Jawa Barat melalui kembali beroperasinya Bandara Internasional Husein Sastranegara yang terhubung dengan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
Selain itu, infrastruktur, akses transportasi, serta ketersediaan sumber daya manusia dinilai menjadi nilai tambah Kota Bandung. Namun, seluruh potensi tersebut harus didukung pelayanan yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha.
Dalam kesempatan itu, Farhan menegaskan bahwa investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai penanaman modal. Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Ia berharap peningkatan investasi mampu menurunkan angka pengangguran sekaligus memperbesar jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor formal. Dengan demikian, manfaat investasi dapat dirasakan secara langsung oleh warga Kota Bandung.
Pemkot Bandung juga menilai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian penting dalam pertumbuhan investasi. Berbagai sentra UMKM di setiap kecamatan terus diperkuat melalui dukungan kegiatan kreatif, pariwisata, dan berbagai agenda berskala nasional maupun internasional.
Meski demikian, Farhan mengakui masih ada layanan yang perlu dipercepat, termasuk proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perbaikan sistem terus dilakukan agar pelayanan semakin efektif dan mendukung kemudahan berusaha.
Dalam visitasi tersebut, sejumlah perangkat daerah turut memaparkan inovasi pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperkenalkan layanan digital Salaman yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara daring.
Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjelaskan penguatan sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) beserta layanan pengaduan bagi pelaku usaha. Dinas Perhubungan juga memaparkan percepatan pelayanan izin angkutan umum melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Dinas Ketenagakerjaan mempresentasikan program pelatihan kompetensi, job fair, aplikasi New Bima, hingga program penempatan tenaga kerja ke Jepang. Seluruh program tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan dunia usaha sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja Kota Bandung.
Di sektor tata ruang, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang menghadirkan berbagai inovasi pelayanan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Bahkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh layanan gambar bangunan secara gratis untuk pengajuan PBG.
Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus memperkuat pelayanan perizinan usaha pariwisata melalui OSS, termasuk pendampingan dan sertifikasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga mendorong pengembangan sport tourism dan pemanfaatan kawasan cagar budaya sebagai peluang investasi baru.
Perwakilan BKPM, Didi, mengapresiasi komitmen Pemkot Bandung yang melibatkan langsung kepala daerah beserta seluruh perangkat daerah dalam proses evaluasi. Menurutnya, hasil akhir penilaian akan disusun berdasarkan fakta di lapangan dan dilaporkan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Melalui proses evaluasi ini, Pemkot Bandung berharap kualitas pelayanan semakin meningkat sehingga investasi yang masuk benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
dilansir dari bandung.go.id
Temukan informasi seru di Bandung, selalu kunjungi website www.bandungseru.com
