Bandung darurat Tramadol, Pemkot Bandung berkoordinasi dengan BNN, Kemenkes, dan BPOM untuk memperketat pengawasan peredaran obat berbahaya.
Bandungseru.com – Bandung darurat Tramadol menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bandung. Peredaran obat-obatan ilegal jenis Tramadol yang masuk dalam Golongan G atau berbahaya dinilai semakin mengkhawatirkan dan perlu penanganan cepat serta terkoordinasi.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah awal dengan berkomunikasi bersama sejumlah instansi terkait. Koordinasi dilakukan dengan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan guna memperketat pengawasan distribusi obat tersebut.
dilansir dari Pikiran Rakyat Menurut Farhan, langkah ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya temuan kasus peredaran Tramadol ilegal di Bandung. Ia menyebut, komunikasi lintas lembaga menjadi penting agar penanganan bisa berjalan efektif dan tidak parsial.
“Kami sudah berkomunikasi dengan BNN, Kemenkes, dan BPOM untuk memperketat pengawasan,” ujar Farhan dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Ia menilai, selama ini masih terdapat celah dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat berbahaya tersebut. Tidak jarang pelaku yang telah diamankan justru kembali bebas dan mengulangi perbuatannya.
Karena itu, Pemkot Bandung akan mendorong adanya tindakan yang lebih tegas dari aparat terkait. Farhan menegaskan bahwa upaya penindakan harus dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jera.
“Kalau ada pelaku, kita tangkap, lalu lolos, dan selesai. Ini yang ingin kita perbaiki dengan pengawasan yang lebih ketat,” katanya.
Meski demikian, Farhan menjelaskan bahwa terdapat keterbatasan dalam aspek hukum. Tramadol belum masuk dalam kategori narkotika golongan satu, sehingga penindakan terhadap pelaku tidak bisa dilakukan secara maksimal seperti kasus narkoba berat lainnya.
Dalam praktik di lapangan, aparat saat ini lebih fokus pada penyitaan barang bukti berupa obat. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk memutus rantai distribusi.
“Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menahan obatnya, bukan orangnya,” ujarnya.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, peredaran Tramadol ilegal terus meningkat, namun di sisi lain regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung penindakan tegas terhadap pelaku.
Berdasarkan informasi yang beredar, Tramadol kerap disalahgunakan karena efeknya yang dapat memberikan rasa tenang hingga euforia. Padahal, penggunaan tanpa pengawasan medis sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan ketergantungan.
Informasi lebih lanjut mengenai bahaya penyalahgunaan obat dapat diakses melalui World Health Organization sebagai sumber tepercaya terkait kesehatan global.
Di tengah situasi ini, Pemkot Bandung berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pengetatan pengawasan dinilai menjadi langkah awal yang krusial untuk menekan angka peredaran obat ilegal di masyarakat.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga dianggap penting agar tidak sembarangan mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Kesadaran publik menjadi kunci dalam memutus rantai penyalahgunaan Tramadol.
Dengan langkah-langkah yang mulai dijalankan, Pemkot Bandung optimistis dapat mengendalikan situasi. Pengawasan yang diperketat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi warga.
Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga kesehatan, untuk memastikan kebijakan yang diambil berjalan efektif.
Temukan informasi seru di Bandung, selalu kunjungi website www.bandungseru.com
