Izin pembangunan BRT Bandung dibekukan oleh Wali Kota setelah ditemukan sejumlah persoalan kualitas pengerjaan proyek di beberapa titik jalan utama Kota Bandung.
Bandungseru.com – Izin pembangunan BRT Bandung dibekukan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan setelah menemukan sejumlah persoalan dalam kualitas pengerjaan proyek di lapangan. Keputusan tersebut diambil setelah Farhan melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik pembangunan jalur Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung.

Farhan menilai, kondisi pengerjaan proyek transportasi publik tersebut belum menunjukkan standar kualitas yang layak untuk sebuah proyek besar. Padahal pembangunan BRT merupakan bagian dari program strategis transportasi yang diharapkan dapat memperbaiki sistem mobilitas masyarakat perkotaan.
Menurut Farhan, temuan di lapangan menunjukkan beberapa titik proyek terlihat tidak rapi dan kualitas pengerjaannya dinilai jauh dari standar proyek strategis nasional. Karena itu, ia memutuskan izin pembangunan BRT Bandung dibekukan sementara waktu sampai perbaikan dilakukan oleh pihak terkait.

Keputusan tersebut disampaikan Farhan setelah meninjau langsung sejumlah lokasi proyek. Ia menyebut ada lima titik yang menjadi sorotan utama pemerintah kota karena kondisi pengerjaannya dianggap bermasalah.
Lima lokasi tersebut berada di Jalan Ir. H. Juanda atau kawasan Dago, Jalan Merdeka, serta Jalan R.E. Martadinata di depan Taman Pramuka. Dua titik lainnya berada di kawasan Dago, tepatnya di sekitar Dago 101 dan di depan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Farhan menegaskan bahwa sebelum perbaikan dilakukan di lokasi-lokasi tersebut, tidak akan ada izin lanjutan untuk pekerjaan proyek lainnya. Dengan kata lain, izin pembangunan BRT Bandung dibekukan sampai seluruh titik yang bermasalah diperbaiki terlebih dahulu.
Menurutnya, proyek BRT seharusnya menunjukkan kualitas pembangunan yang baik karena merupakan infrastruktur transportasi publik yang akan digunakan masyarakat dalam jangka panjang. Ia bahkan menyebut kondisi pengerjaan saat ini tidak mencerminkan proyek strategis.
“BRT itu pekerjaannya jelek sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa itu proyek strategis nasional. Maka DPMPTSP izinnya ditunda dulu sampai mereka bisa menyelesaikan yang ada,” kata Farhan.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan memberikan izin tambahan untuk pembangunan koridor baru ataupun pekerjaan lain yang berkaitan dengan proyek tersebut sebelum masalah yang ada di lapangan diselesaikan.
Farhan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil peninjauan sementara, pemerintah kota bahkan dapat menolak proyek tersebut jika kualitas pekerjaan tidak segera diperbaiki. Oleh karena itu izin pembangunan BRT Bandung dibekukan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan proyek.
Langkah ini juga menjadi sinyal tegas bagi kontraktor maupun pihak pelaksana proyek agar memperhatikan standar kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Bandung.
Sebagai tindak lanjut dari hasil peninjauan tersebut, Farhan berencana mengirimkan surat resmi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan. Surat itu akan berisi laporan sekaligus sikap Pemerintah Kota Bandung terkait kondisi pembangunan proyek BRT di lapangan.
Ia memastikan tidak akan ragu menyampaikan temuan tersebut kepada pemerintah pusat agar evaluasi terhadap proyek dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Melihat hasil pekerjaan di titik tersebut maka Pemerintah Kota Bandung menolak BRT sampai itu beres dan semua izin konstruksinya kita bekukan dulu sampai selesai diperbaiki,” ujarnya.
Melalui langkah pembekuan ini, pemerintah kota berharap kontraktor segera melakukan perbaikan terhadap kualitas pekerjaan yang dinilai belum memenuhi standar. Jika perbaikan telah dilakukan dan hasilnya dinilai layak, maka izin pembangunan dapat dipertimbangkan kembali.
Program BRT sendiri digagas sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan sistem transportasi massal di Kota Bandung yang selama ini menghadapi berbagai persoalan kemacetan. Sistem bus dengan jalur khusus tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat perkotaan.
Namun Farhan menegaskan bahwa kualitas pembangunan tetap menjadi prioritas utama sebelum proyek tersebut dapat dilanjutkan. Karena itu izin pembangunan BRT Bandung dibekukan hingga semua masalah teknis di lapangan benar-benar diselesaikan.
Informasi mengenai perkembangan proyek transportasi ini juga menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan masa depan transportasi massal di Bandung. Beberapa laporan media nasional juga menyoroti evaluasi proyek tersebut, seperti yang diberitakan oleh .
Dengan adanya evaluasi ini, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur transportasi di Bandung dapat berjalan lebih baik, berkualitas, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Temukan informasi seru di Bandung, selalu kunjungi website www.bandungseru.com












